Filosofi Huma Betang: Fondasi Keamanan Berkelanjutan Polda Kalteng yang Diakui Nasional

Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengukuhkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pendekatan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal. Strategi utama ini bertumpu pada penguatan sinergi dengan Forum Adat Kebangsaan, yang secara fundamental dijiwai oleh falsafah luhur Huma Betang. Pendekatan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah model yang terbukti efektif dalam meredam potensi konflik dan membangun toleransi di Bumi Tambun Bungai, julukan kebanggaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Komitmen Polda Kalteng ini mendapat sorotan dan apresiasi dari tingkat nasional. Hal ini terlihat jelas saat Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) RI bersama Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melakukan kunjungan kerja dalam rangka Verifikasi Lapangan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti Tahun Anggaran 2026. Pertemuan penting yang berlangsung di Gedung Graha Bhayangkara, Mapolda Kalteng pada Kamis, 21 Mei 2026, dihadiri langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan beserta para pejabat utama Polda, serta Karo Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Setmilpres RI, Laksma TNI Teddie Bernard, dan jajaran tim lainnya. Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang verifikasi data usulan penghargaan bagi personel dan kesatuan Polda Kalteng yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga keamanan melalui pendekatan adat yang khas.

Dalam paparannya, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa Huma Betang, yang secara harfiah berarti rumah panjang tradisional, melambangkan nilai-nilai fundamental seperti kebersamaan, toleransi, dan gotong royong antarindividu dari berbagai suku dan agama. Falsafah ini menjadi landasan kokoh bagi kepolisian untuk membangun kolaborasi erat dengan tokoh adat dan seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan utama terletak pada penguatan satuan tugas pemeliharaan keamanan swakarsa (PKS) dan sinergi lintas sektoral, di mana para tokoh adat dilibatkan secara aktif sebagai mediator konflik. Sebelum sebuah persoalan berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang lebih besar, intervensi dan musyawarah berbasis adat terbukti sangat efektif. Selain itu, optimalisasi Restorative Justice dan penegakan hukum yang transparan serta berkeadilan, yang diimbangi dengan kearifan lokal, menjadi kunci terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. “Menjaga keamanan tidak bisa hanya dengan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan kultural melalui adat dan falsafah Huma Betang terbukti efektif meredam potensi konflik dan memperkuat toleransi,” tegas Irjen Iwan.

Sinergi berbasis Huma Betang ini tidak berhenti pada urusan kamtibmas umum, melainkan diperluas ke isu-isu strategis yang kerap mengancam stabilitas wilayah, khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk penanganan karhutla, Polda Kalteng melibatkan tokoh adat dan masyarakat adat dalam patroli terpadu dan sosialisasi masif mengenai larangan membakar lahan. Nilai Huma Betang yang mengajarkan hidup selaras dengan alam menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian hutan, yang pada gilirannya terbukti menekan titik api secara signifikan di wilayah adat. Dalam konteks pencegahan narkoba, pendekatan adat juga menjadi garda terdepan. Tokoh adat diajak untuk memberikan sanksi sosial dan pembinaan berbasis kearifan lokal kepada warga yang terindikasi terlibat. Pendekatan humanis dan menyentuh ini tidak hanya efektif dalam membuat pelaku jera, tetapi juga membuka ruang kolaborasi untuk rehabilitasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Kesehatan setempat.

Ketua Tim Setmilpres secara khusus menyampaikan apresiasi tinggi terhadap model kolaborasi yang diterapkan Polda Kalteng. Beliau menegaskan bahwa pendekatan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan sosial berbasis budaya bangsa. “Huma Betang adalah contoh nyata bagaimana adat bisa menjadi instrumen penjaga persatuan, termasuk dalam mengatasi tantangan seperti karhutla dan bahaya narkoba,” ujarnya. Polda Kalteng menaruh harapan besar agar model sinergi dengan Forum Adat Kebangsaan ini dapat diangkat menjadi model nasional. Ini adalah visi untuk mewujudkan harkamtibmas yang berkelanjutan, damai, dan secara kokoh berakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.