Kantah Murung Raya Perkuat Kepastian Hukum Melalui Koordinasi Penataan Aset di Desa Muara Untu

Puruk Cahu, Teropongkalteng.com - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Murung Raya terus berkomitmen meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat melalui langkah-langkah strategis di lapangan. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah kunjungan koordinasi awal terkait program penataan aset pertanahan di Desa Muara Untu pada Senin (20/04/2026).

Kedatangan tim Kantah Murung Raya beserta jajaran tenaga pendukung lapangan disambut secara langsung oleh Kepala Desa Muara Untu di kantor desa setempat. Pertemuan ini dirancang untuk menyinergikan seluruh program pertanahan dengan kebijakan pemerintah desa agar pelaksanaan teknis dapat berjalan selaras sejak tahap paling awal.

Dalam agenda tersebut, tim teknis melaksanakan pemetaan kebutuhan lapangan sekaligus memberikan sosialisasi perdana mengenai skema program pertanahan yang akan diimplementasikan. Pendekatan proaktif ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama antara petugas pertanahan, aparatur desa, serta seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut.

Perwakilan tim Kantah Murung Raya menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan faktor penentu keberhasilan setiap program yang dijalankan oleh pemerintah. “Kami ingin memastikan komunikasi antara petugas lapangan, pemerintah desa, dan warga berjalan lancar sejak awal agar kegiatan pertanahan dapat terlaksana tanpa kendala,” ujarnya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Desa Muara Untu menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap inisiatif jemput bola yang dilakukan oleh jajaran Kantah Murung Raya. Ia menilai bahwa kehadiran tim ahli ke tengah masyarakat sangat efektif dalam membantu warga memahami seluruh proses administrasi dan aspek teknis pertanahan secara lebih komprehensif.

Melalui koordinasi intensif ini, target penataan aset di Kabupaten Murung Raya diharapkan dapat tercapai secara maksimal guna menghasilkan akurasi data yang valid. Langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan yang transparan dan berkeadilan hingga ke pelosok desa demi meminimalisir potensi sengketa tanah di masa depan.

(Jimmi)