Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. (Perkimtan) Dukung Program Perumahan Subsidi untuk MBR di Murung Raya
Kepala Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Murung Raya, **Ary Juliastanto, S.K.M., M.M.**, menjelaskan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) berencana memperluas kuota perumahan subsidi. Selama ini, kuota untuk Kalimantan Tengah terbatas dan harus dibagi ke 14 kabupaten/kota.
*"Ke depan, Kementerian PKP berencana menambah kuota agar lebih merata. Namun, pembagiannya masih menunggu kepastian dari pusat,"* ujar Ary.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan **3 juta rumah subsidi** secara nasional dalam beberapa tahun ke depan. Namun, Ary mengakui bahwa **alokasi untuk Murung Raya belum ditetapkan**, termasuk kewajiban pemerintah daerah menyediakan lahan.
*"Selama ini, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pengembang, sementara pemerintah daerah hanya memfasilitasi perencanaan. Namun, ke depan mungkin ada perubahan kebijakan,"* jelasnya.
### **Regulasi Masih dalam Proses Penyusunan**
Ary menambahkan bahwa Kementerian PKP masih menyusun regulasi terkait program ini, mengingat instansi tersebut baru terbentuk setelah pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
*"Kami masih menunggu aturan turunan, termasuk mekanisme penyediaan lahan dan kerja sama dengan perbankan,"* katanya.
Salah satu tantangan utama adalah persyaratan bank yang memberatkan MBR, seperti tukang bakso atau pedagang sayur, yang kerap tidak memiliki penghasilan tetap.
"Kami berharap ada kemudahan pembiayaan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan perbankan. Jika pemerintah daerah menyediakan lahan, mungkin biaya konstruksi bisa lebih ringan sehingga mempermudah persetujuan kredit,"* pungkas Ary.
Dengan masih belum jelasnya kuota dan regulasi, masyarakat Murung Raya yang membutuhkan rumah subsidi harus menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat dan daerah.
!